Seiring dengan meningkatnya digitalisasi dalam layanan publik, ancaman terhadap keamanan siber kian mengkhawatirkan. Pemerintah diminta untuk memperkuat infrastruktur keamanan digital agar tidak menjadi sasaran empuk serangan siber.
Digitalisasi Layanan Publik Membuka Celah Serangan
Berbagai layanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan, hingga pengaduan masyarakat kini telah bergeser ke sistem daring. Meskipun memudahkan masyarakat, sistem ini juga menyimpan risiko besar terhadap kebocoran data dan penyusupan sistem oleh pihak tak bertanggung jawab.
Serangan siber terhadap situs-situs pemerintahan tercatat terus meningkat. Salah satu kasus besar yang terjadi awal 2025 adalah serangan ransomware pada puluhan situs pemerintahan daerah, yang membuat sistem layanan tidak bisa diakses selama beberapa hari.
Nilai Pasar Keamanan Siber Indonesia Meningkat
Menurut data dari Statista, nilai pasar keamanan siber di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari US$1,4 miliar pada 2025, meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap solusi proteksi digital, termasuk untuk sektor publik.
Perlindungan Data Warga Jadi Taruhan Utama
Pakar keamanan digital dari ICT Watch, Rachmad Wijaya, menyebut bahwa kelemahan utama masih terletak pada kurangnya edukasi pegawai, serta minimnya pembaruan sistem dan pengawasan digital.
“Banyak pegawai publik belum memahami risiko sederhana seperti phishing. Ini membuka celah besar bagi para peretas untuk masuk melalui teknik manipulasi,” ujarnya.
“Banyak pegawai publik belum memahami risiko sederhana seperti phishing. Ini membuka celah besar bagi para peretas untuk masuk melalui teknik manipulasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya audit berkala, penggunaan sistem enkripsi yang baik, serta penerapan multi-factor authentication (MFA).
Strategi “Zero Trust” Mulai Didorong Pemerintah
Deputi Keamanan Siber Pemerintahan BSSN, Suryadi, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong penerapan Zero Trust Architecture, yakni pendekatan keamanan yang mengharuskan verifikasi menyeluruh terhadap setiap akses, bahkan dari dalam sistem.
“Semua akses, baik dari internal maupun eksternal, tidak bisa langsung dipercaya. Setiap aktivitas harus melalui proses validasi. Inilah kunci keamanan masa depan,” ujarnya dalam sebuah diskusi daring.
Peta Jalan Keamanan Siber untuk Sektor Publik
Sebagai bagian dari strategi nasional, Kementerian Kominfo tengah menyusun peta jalan bertajuk Cybersecurity for Public Sector 2025. Rencana ini mencakup panduan teknis, tata kelola, hingga kolaborasi dengan pihak swasta untuk membangun sistem yang tangguh menghadapi serangan digital.
Pelayanan publik digital hanya bisa berjalan optimal jika disertai perlindungan siber yang memadai. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat bisa menurun dan hak-hak warga atas perlindungan data pribadi bisa terabaikan. Keamanan digital bukan sekadar urusan teknis—ia adalah bagian penting dari kualitas layanan publik yang transparan, cepat, dan aman.
Daftar pelatihan sekarang di SkillNation.id dan jadilah bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih tangguh di era digital!
Jadi, jangan tunda untuk mulai belajar hari ini.
Bangun keahlianmu dan jadilah bagian dari generasi muda yang siap bersaing di dunia digital.
📩 Email: cs@skillnation.id
📞 Telepon: 0852-1555-6668
📸 Instagram: @skillnation.id
📘 Facebook: Skillnation
🌐 Website: skillnation.id
📍 The Wayang Office Plaza Lt.3, Kav. A, Jl. Kedondong Raya No.5A, Rawamangun, Jakarta Timur